Memuat isi artikel…
Perencanaan Partisipatif pada Tingkat Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Permukiman Kumuh Perkotaan
Memuat…
Abstract
Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia menetapkan "Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan" sebagai target pencapaian yang pertama. Kendala utama adalah kurangnya kemampuan untuk keluar dari garis kemiskinan karena biasanya kelembagaan masyarakat di lingkungan tersebut kurang memberi akses bagi penyertaan sosial, pemberdayaan, maupun keamanan. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mencari Konsep Model Pemberdayaan Masyarakat Permukiman Kumuh Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Yang Berkelanjutan (PMPKB) dan kedua, untuk menerapkan konsep Model PMPKB. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) yang menempatkan peneliti dan yang diteliti dalam satu kerangka proses. Model PMPKB diterapkan di 5 kelurahan di kota Surakarta. Hasil di kelurahan Joyosuran menunjukkan bahwa Model PMPKB yang dimulai dari pemetaan masalah partisipatif sampai dengan rencana tindak komunitas serta diakhiri dengan pengintegrasian dengan rolling plan perencanaan pada tingkat kota, bisa menjadi instrumen untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui perencanaan dari bawah (bottom-up planning) yang bisa menjamin dan memastikan terintegrasinya proses bottom-up planning pada level kelurahan (sub kota) di dalam dokumen perencanan pada level kotaKata Kunci: Perencanaan Partisipatif; Kelurahan; Kemiskinan; Pemukiman Kumuh; Perkotaan; Model; Pemberdayaan Masyarakat The Indonesia
References
- Abad, F.B. 2004. Education Secretary Address. Paper presented at the 2004 Philippines Education Congress, Bocolod City
- Astuti, Winny. Ana Hardiana. 2009. Mencari Model Pemberdayaan Masyarakat Permukiman Kumuh Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Perkotaan yang Berkelanjutan: Studi Kasus Kota Surakarta.
- Laporan Penelitian. Surakarta: LPPM UNS Bappenas. 2004. Laporan Perkembangan pencapaian MDGs Indonesia, Februari 2004) BPS Propinsi Jawa Tengah, 2007.
- Depdagri. 2005. UU 72/2005 tentang Desa Depdagri. 2005. UU 73/2005 tentang Kelurahan Depdagri. 2007. Permendagri 66/ 2007 tentang
- Perencanaan Pembangunan Desa
- Depdagri. 2007, Permendagri 67/ 2007 Pendataan
- Program Pembangunan desa/ kelurahan
- Depdagri. 2004. UU 32 / 2004 tentang
- Pemerintahan Daerah
- Depdagri. 2004. UU 33/ 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Depdagri. 2007. PP 38/ 2007 tentang Pembagian Kewenangan/Urusan Pemerintah Pusat/ Propinsi dan Kab/ Kota
- Global Observatory, 2003. Guide to Monitoring target 11: Improving the lives of 100 million slum dwellers.
- Gonzalez, Eduardo. 2001. Participative Design in Basin News No. 22/2001
- Goodman, , Identifying and defining the Dimension of Community Capacity to provide a Basis for Measurement
- Mahmudi. 2004. Metode penelitian Kritis dan prinsip-prinsip participatory Action Research (PAR). Jurnal Inovasi Pendidikan Tinggi Agama Islam Swara Ditpertais no 19 th 2 Nopember 2004
- Mikkelsen, B. 2001. Metode Penelitian
- Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan - Sebuah buku pegangan bagi Praktisi Lapangan. Yayasan Obor Indonesia
- Paul, Samuel. 1987. Community Participation in Development Projects. Washington, DC: World Bank Discussion Paper, No. 6
- Sastropoetro, Santoso. 1988. Partisipasi,
- Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi: Suatu Bunga Rampai. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surbakti. Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. UN Habitat, 2002. Cities Without Slums. World Urban forum.
- White, Alastair T., 1981. Community Participation
- in Water and Sanitation: Concepts, Strategies, and Methods. Technical Paper 17, The Hague: WHO.
- World Bank Institute, 2005. Introduction to Poverty Analysis.